Bayangkan Anda sedang mengemudi di jalanan Yangon, duduk di sebelah kanan mobil, sementara lalu lintas mengalir di jalur kanan jalan. Situasi ini bukan mimpi aneh, melainkan kenyataan yang dialami jutaan pengemudi di Myanmar selama puluhan tahun. Keanehan ini menimbulkan kebingungan bagi wisatawan dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas secara signifikan.
Sejarah Singkat Perubahan Jalur Lalu Lintas di Myanmar
Pada 6 Desember 1970, Myanmar resmi mengubah arah lalu lintas dari jalur kiri ke jalur kanan. Keputusan tersebut diambil oleh Jenderal Ne Win, penguasa militer saat itu. Menurut beberapa sumber, keputusan ini didasari oleh “visi spiritual” dan kepercayaan tertentu, bukan melalui kajian teknis atau studi keselamatan lalu lintas yang matang (Hlaing, 2019). Perubahan mendadak tanpa sosialisasi dan persiapan matang ini dilakukan di tengah rezim otoriter yang mengisolasi negara secara internasional.
Masalah Teknis: Risiko Konfigurasi “Kanan-Kanan”
Masalah utama muncul karena Myanmar sebagian besar mengimpor kendaraan bekas dari Jepang, yang didesain untuk jalur kiri dengan setir di sebelah kanan (Right-Hand Drive, RHD). Ketika lalu lintas dialihkan ke jalur kanan, kendaraan RHD tetap digunakan tanpa penggantian armada secara signifikan. Akibatnya, pengemudi duduk di sisi jalan yang sama dengan arah arus lalu lintas, mengurangi jarak pandang dan meningkatkan risiko saat menyalip kendaraan lain (Aung, 2021).
Pada kondisi normal, kendaraan dengan setir kiri (Left-Hand Drive, LHD) lebih aman digunakan di jalur kanan karena posisi pengemudi di sisi kiri memudahkan pandangan terhadap kendaraan dari arah berlawanan. Sebaliknya, penggunaan kendaraan RHD di jalur kanan menyebabkan titik buta (blind spot) lebih besar, menyulitkan pengemudi memperkirakan jarak dan kecepatan kendaraan yang akan disalip.
Selain itu, transportasi umum menghadapi masalah serius. Pintu bus dan taksi yang berada di sisi kanan, berseberangan dengan trotoar, membuka langsung ke tengah jalan sehingga membahayakan penumpang saat naik atau turun (Kyaw, 2018).
Dampak Kecelakaan dan Beban Sosial Ekonomi
Menurut laporan Kementerian Transportasi Myanmar (2019), jumlah kecelakaan lalu lintas fatal pernah mencapai lebih dari 10.000 kasus per tahun. Meski tren menurun dalam beberapa tahun terakhir, angka tersebut masih menunjukkan ribuan kecelakaan serius yang menyebabkan korban jiwa, luka berat, serta kerugian ekonomi nasional yang besar.
Dampak sosial ekonomi dari kecelakaan lalu lintas sangat signifikan. WHO (2020) memperkirakan, kerugian akibat kecelakaan jalan mencapai hingga 3% Produk Domestik Bruto (PDB) negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Di Myanmar, banyak korban adalah usia produktif, sehingga hilangnya pendapatan keluarga menambah beban kemiskinan struktural. Biaya perawatan medis dan kehilangan produktivitas turut memberi tekanan pada sistem kesehatan yang masih terbatas.
Faktor Ekonomi dan Infrastruktur yang Memperkuat Masalah
Salah satu alasan utama Myanmar belum berani kembali ke jalur kiri adalah tingginya biaya dan kompleksitas perubahan sistem lalu lintas. Mengubah arah lalu lintas bukan sekadar mengganti rambu-rambu, tetapi juga menuntut penyesuaian infrastruktur jalan, sistem transportasi umum, serta penggantian armada kendaraan (UNESCAP, 2015).
Ketersediaan kendaraan RHD murah dari Jepang menjadi pilihan utama masyarakat karena keterbatasan daya beli dan minimnya kendaraan baru. Ketergantungan terhadap mobil bekas ini memperparah masalah keselamatan.
Selain itu, pengelolaan lalu lintas Myanmar masih terkendala infrastruktur yang belum memadai, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya edukasi keselamatan berkendara (Aung, 2021). Hal ini memperlambat upaya peningkatan keselamatan jalan secara menyeluruh.
Pelajaran dari Negara Lain: Studi Kasus Swedia
Kasus Swedia pada 1967 (“Dagen H”) menjadi contoh keberhasilan perubahan sistem lalu lintas. Swedia melakukan perencanaan matang, kampanye edukasi besar-besaran, penggantian rambu lalu lintas, dan penyesuaian infrastruktur secara menyeluruh (Tingvall & Haworth, 1999). Transisi ini berlangsung tanpa kekacauan besar dan angka kecelakaan justru menurun setelah perubahan.
Berbeda dengan Myanmar, Swedia menghindari keputusan sepihak tanpa kajian dan sosialisasi memadai, sehingga dampak negatif dapat diminimalkan.
Alternatif Solusi dan Rekomendasi Kebijakan
Myanmar menghadapi dilema kompleks akibat konfigurasi kendaraan RHD di jalur kanan yang berisiko tinggi. Meski idealnya mengganti armada kendaraan ke LHD, hal ini memerlukan investasi besar dan waktu bertahun-tahun. Oleh karena itu, serangkaian langkah strategis pragmatis perlu diterapkan
Pertam, penegakan hukum lalu lintas yang ketat. Penguatan regulasi dan penerapan sanksi tegas bagi pelanggar, seperti pelanggaran batas kecepatan dan manuver berbahaya, didukung pengawasan fisik dan teknologi. Penegakan konsisten dapat menekan perilaku berisiko dan menurunkan kecelakaan signifikan.
Kedua, kampanye edukasi keselamatan berkendara. Program edukasi menyasar semua kelompok, dari pengemudi pribadi hingga pejalan kaki, menggunakan pelatihan langsung, media massa, serta platform digital. Edukasi menekankan pentingnya patuh aturan dan teknik berkendara aman.
Ketiga, perbaikan infrastruktur jalan. Pemerintah harus fokus memperbaiki dan membangun infrastruktur kunci, seperti median jalan, jalur khusus, rambu dan marka yang jelas, serta trotoar aman. Infrastruktur yang baik mengurangi potensi kecelakaan.
Keempat, pengembangan transportasi umum yang aman. Desain kendaraan umum disesuaikan, khususnya pintu yang membuka ke trotoar, meningkatkan frekuensi layanan, dan pelatihan sopir profesional mendukung keselamatan penumpang.
Kelima, pemanfaatan teknologi pengawasan. Penerapan kamera CCTV, pemantauan lalu lintas real-time, dan tilang elektronik meningkatkan pengawasan dan respons cepat terhadap insiden.
Kombinasi kebijakan ini dapat menekan risiko kecelakaan sementara Myanmar merencanakan perubahan besar pada armada dan sistem lalu lintas.
Refleksi dan Implikasi Global
Kasus Myanmar mengingatkan pentingnya kebijakan lalu lintas yang berbasis data, kajian teknis, dan partisipasi pemangku kepentingan. Keputusan sepihak tanpa persiapan matang berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang berbahaya.
Pengelolaan risiko dan investasi infrastruktur harus menjadi prioritas, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang menekankan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Dukungan dan kerja sama internasional juga penting untuk membantu negara dengan keterbatasan sumber daya dalam memperbaiki sistem transportasi.
Kesimpulan
Fenomena Myanmar yang berkendara di jalur kanan dengan kendaraan setir kanan adalah contoh bagaimana kebijakan lalu lintas yang tampak sederhana dapat menimbulkan kompleksitas dan bahaya berkepanjangan. Ketergantungan pada mobil bekas Jepang, keterbatasan anggaran, dan lemahnya manajemen lalu lintas menjadi penyebab utama kondisi ini bertahan puluhan tahun.
Demi keselamatan jutaan pengendara dan pejalan kaki, Myanmar perlu strategi komprehensif mulai dari mendorong impor kendaraan setir kiri, membangun infrastruktur pendukung, hingga edukasi dan penegakan aturan lalu lintas yang efektif.
Kisah “salah jalur” Myanmar menjadi pelajaran bahwa kebijakan lalu lintas harus didasarkan pada data, analisis risiko, dan kepentingan keselamatan masyarakat, bukan mitos atau keputusan sepihak.
Referensi:
- Aung, M. (2021). Road Safety and Traffic Management in Myanmar. Journal of Transport and Safety.
- Hlaing, K. (2019). Political History and Infrastructure in Myanmar. Southeast Asian Studies.
- Kyaw, T. (2018). Public Transportation Challenges in Yangon. Myanmar Journal of Urban Planning.
- Ministry of Transport Myanmar. (2019). Annual Road Safety Report.
- Tingvall, C., & Haworth, N. (1999). Vision Zero – an ethical approach to safety and mobility. 6th ITE International Conference on Road Safety & Traffic Enforcement.
- UNESCAP. (2015). Road Safety and Traffic Management in Asia-Pacific.
- WHO. (2020). Global Status Report on Road Safety.
